PRAKTEK DEMOKRASI DALAM GEREJA KATOLIK DAN DALAM KELOMPOK UMAT BASIS

Paulinus Kalkoy

Pendahuluan

Dua isu yang sangat mentereng saat ini yakni, demokrasi dan HAM. Signifikansi kedua isu ini disadari sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan kompleks. Di mana-mana orang mempercakapkan dan mendiskusikan kedua tema ini. Tak terkecuali dalam Gereja Katolik.

Menyadari gejolak dan tuntutan zaman tersebut, maka dalam karya tulis ini kelompok akan menyajikan satu-dua pengetahuan tentang praktek demokrasi dalam Gereja Katolik dan dari sana kita akan mencoba untuk melihat juga hal yang serupa dalam kelompok umat basis. Namun, untuk menjelaskannya kelompok akan menunjuk sepintas realitas problematis umat Katolik di Indonesia.

I.  Demokrasi dalam Gereja Katolik: Sebuah Studi Dalam Sejarah Kekristenan

Konsep demokrasi untuk sebuah pemerintahan telah dikenal dan dipakai oleh bangsa Yunani sebelum kekristenan. Pada kesempatan ini kami sengaja tidak membahas demokrasi dalam pemikiran Yunani tetapi kami akan lebih membahasnya dalam tradisi atau peradaban kristen.

I.1 Gereja Perdana

Prinsip dan perilaku hidup komunitas Kristen Perdana dapat kita peroleh langsung dalam kitab suci dan beberapa data kuno. Pada dasarnya komunitas kecil ini menampilkan sebuah cara hidup yang sangat berbeda dari yang lainnya. Pertanyaannya, manakah cara hidup jemaat perdana yang mencerminkan pola hidup demokratis itu? Untuk menjawab pertanyaan ini kita bersama-sama perlu melihat apa saja yang dibuat oleh komunitas jemaat ini pada masa itu. Misalnya dikatakan dalam Kis 2: 44-45:

“Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing.”

Jemaat Perdana mungkin tidak pernah berpikir bahwa tindakan yang mereka lakukan itu adalah suatu bentuk tindakan demokratis, sebab yang menjadi prioritas mereka adalah tindakan cinta kasih sebagai murid Kristus, yang solider terhadap orang lain. Walaupun demikian adanya, namun apa yang dibuat oleh Jemaat Perdana ini mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai demokratis yang patut dicontohi, yakni Solidaritas dan menghargai pluralitas demi kesejahteraan bersama.

II.2 Abad Pertengahan

Setelah melewati masa-masa suram, gereja pada suatu ketika bertemu dengan seorang kaisar yang bernama Constantinus. Constantinus sangat berjasa dalam proses sosialisasi gereja katolik di dalam wilayah kerajaan Romawi. Constantinuslah yang berani mengakui bahwa peradaban kafir telah menjadi mandul keadaannya.  Maka gereja pun dibebebaskannya untuk diambil manfaatnya guna membina kembali kesatuan politik.[1] Dengan demikian gereja mulai menancapkan benderanya di kekeisaran kafir itu. Dalam perkembangannya gereja mulai meluas ke semua daerah kekaisaran. Konsekuensinya, semua Eropa dan Asia Timur menjadi Kristen.

Gereja yang semula disegani, sebab begitu toleran, solider dan memperhatikan kesejahteraan umum, ternyata berubah wajahnya menjadi sebuah gereja yang teokrasi feodal, di mana bidang keagamaan dan politik bercampuraduk sehingga urusan politik diserap ke dalam urusan-urusan keagamaan.[2] Dengan demikian, menurut sistem ini paus sebagai kepala dan pusat segala-galanya dan praktek ini semakin hari semakin bertambah besar pengaruhnya. Kebijakan ini muncul sejak Gregorius VII.[3] Tindakan dan kebijakan seperti  ini dilanjutkan oleh para Paus pengantinya. Namun diantara mereka yang paling terkenal adalah Innocentius III. Ia merasa dirinya  sebagai seorang penguasa dunia sepenuhnya. Sebagai contoh, perseteruannya dengan raja John dari Inggris. Terhadap John, Paus menggunakan cara mengucilkan, memecat dan dengan mengancamannya dengan armada raja Philipd dari Prancis. Dalam situasi yang demikian John pun akhirnya menyerah dan merelakan dirinya hanya menjadi pejabat biasa dalam kerajaannya.

Sistem pemerintahan yang dipakai di dalam gereja kalah itu adalah teokrasi, dengan semboyan terkenalnya “Tuhan Allah Menghendakinya”. Akan tetapi siapakah yang berhak menafsirkan kehendak Allah itu? Gereja dan di dalam gereja Pauslah yang menjadi kepala hirarki. Sebagai wakil Kristus, Paus memimpin dan menghukum dunia. Lapangan duniawi tunduk pada lapangan rohani.[4] Dengan sistem itu pula, gereja telah memerangi kerajaan-kerajaan sekular dan menjadikannya bawahan dalam gereja. Konsekuensinya gereja campur tangan dalam segala urusan pribadi kerajaan-kerajaan tersebut, sambil memaksa kebijakan yang diputuskan oleh Paus di Roma untuk harus ditaati. Bahkan kelak dalam perjalanan sejarah diketahui bahwa terjadi semacam kolusi gereja dan negara, misalnya dalam pengangkatan raja-raja perlu peneguhan dari Paus dan demikian halnya dengan pengangkatan atau penobatan Paus. Tidak ada lagi jarak antara kekuasan gereja dan negara.

Mungkin tidak berlebihan bila kita menyimpulkan bahwa pada masa Abad Pertengahan gereja telah kehilangan kewibawaannya yang sejati. Atas cara demikian bisa dikatakan juga bahwa sistem demokrasi pada masa Abad Pertengahan mati total. Demokrasi dalam konteks intern sendiri pun tidak jalan dan demikian juga dengan relasi eksternnya. Sekali lagi tidak berlebihan bila kita katakan demikian.

II.3 Zaman Renaissance

Di akhir Abad Pertengahan muncullah apa yang dikenal sebagai Renaissance dan Humanisme. Renaissance dan Humanisme berangkat dari komitmen dasar yaitu untuk mengembalikan manusia – Eropa – pada semangat dan cara hidup kejayaan Romawi-Helenis dulu tanpa embel-embel kristianitas.

Di sini hendak digambarkan sedikit situasi zaman itu. Manusia abad 13-14 senantiasa mempercayakan seluruh kehidupan kebudayaan, keagamaan serta pilitik-sosialnya tanpa reserve kepada pimpinan Gereja. Sebaliknya manusia abad 16 memberikan kepercayaannya kepada penguasa-penguasa lain di samping Gereja atau bahkan penguasa yang melawan Gereja. Mereka memberikan kepercayaan kepada injil akan tetapi melepaskan injil dari kekuasaan ajaran gereja, mempercayakan diri kepada penguasa di kerajaannya sendiri; selain itu mereka lebih-lebih mempercayakan diri kepada keputusan-keputusan, selera dan aturannya sendiri, serta kebenaran yang diperoleh dari akal budinya sendiri. Itulah situasi masyarakat pada masa kehancuran Abad Pertengahan dan memasuki era Renaissance.[5]

Pada masa ini ada satu pengalaman yang sangat menarik untuk disimak secara saksama seputar prinsip sistem negara Toekrasi dan demokrasi ini. Kurang lebih tahun 1300 timbullah pertentangan antara Paus Bonifasius VIII dan Raja Philips dari perancis. Isi pertentangan kedua orang ini adalah manakah batas yang jelas antara dua kekuasaan yang ada selama ini. Hal ini diakibatkan oleh perpaduan Gereja dan negara tanpa batasan yang jelas dan transparan. Raja Philips mempertanyakan hal itu, maka murkalah Paus. Ia menjatuhkan hukuman ekskomunikasi kepadanya. Murka paus ini juga bisa dimengerti kerana raja sekarang sudah mendapatkan dukungan yang kuat dari para warganya dengan memberi uang, derma, dsb. Tindakan ini hendak mengarah pada sebuah usaha nasionalisme masyarakat Prancis kala itu.

Mungkin bisa kita simpulkan bahwa pada masa Renaissance dan Humanisme manusia mulai kembali pada dirinya sendiri ataukuasa lain di luar dirinya, asalkan bukan dalam institusi gereja. Untuk itu, mereka mempercayakan dan bahkan mulai memisahkan diri dari otoritas gereja. Gerja yang tidak demokratis itu mulai dilawan oleh mereka.

II.4 Zaman Modern

Zaman manusia akhirnya memasuki apa yang dikenal sebagai zaman modern. Suatu zaman yang tidak lagi mengandalkan iman atau mitos-mitos religius untuk menjawab segala persoalan dan kebutuhan hidup umat manusia. Zaman ini sering dikenal juga dengan nama Aufklarung atau “pencerahan akal budi”. Pada era ini segala sesuatu dipulangkan pada daya kerja rasio manusia sebagai pusat segala-galanya. Semua pengetahuan spekulatif ditinggalkan bahkan ditolak, diganti dengan metode penyelidikan ilmiah yang membawa hasil sangat menakjubkan manusia.

Ibarat membuang macis bernyala di dalam tumpukan kayu yang telah disirami minyak, gerakan pencerahan akal budi ini membawa konsekuensi yang sangat mengenaskan bagi Gereja Katolik. Terjadi perampasan harta kekayaan Gereja oleh pemerintah, pembubaran dan pembakaran biara-biara, pembunuhan para hirarki, pengasingan para hirarki, pembubaran ordo dan tarekat-tarekat religius oleh pemerintah, dll.

Salah satu bentuk kekerasan yang  kita kenal yakni, pada saat pecahnya revolusi Perancis pada  tahun 1789. Revolusi ini menimbulkan suatu pemutarbalikan di Eropa Barat. Revolusi ini menyusun sebuah bentuk pemerintahan berdasarkan hukum untuk menggantikan absolutisme[6] yang dipraktekkan Gereja Katolik selama itu. Dalam revolusi itu juga muncul semboyan yang tenalnya yaitu Egalite,Fraternite dan Liberte. Semua ini atas salah satu cara menentang sistem pemerintahan dalam gereja yang begitu kental dengan teokrasi-feodal dan absolutisme. Menurut manusia zaman modern tindakan seperti sangat tidak demokratis.[7]

Tambahan pula bahwa zaman pencerahan dan revolusi Perancis mengakibatkan juga revolusi industri. Alam mulai digarap dan tenaga manusia mulai dieksploitasi besar-besaran, dan gereja mulai mendapatkan kembali posisinya yang benar dan tepat. Maka sejak tahun 1878, Gereja Katolik mulai menunjukkan perhatiannya yang mendalam dan besar bagi kehidupan bersama untuk mencapai bonum communae. Hal ini tampak dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Paus dan para uskup, imam, biarawan-biarawati dan umat awam sejak saat itu sampai hari ini.

Namun, sebuah sikap dan penegasan yang sagat penting tentang peran serta atau keikutsertaan dalam politik dan kemasyarakatan diungkapkan dalam ensiklik Pacem in Terris dan kemudian ditindaklanjuti dan disempurnakan dalam konstitusi dogmatis Gaudium et Spes. Pertanyaan bagi kita sekarang manakah penegasan penting yang dikemukakan oleh kedua dokumen Gereja itu?

I.5 Penegasan Sikap Gereja atas Demokrasi

Terdapat dua moment penting dalam gereja Katolik untuk melihat dan mendapatkan penegasan sikapnya dalam berdemokrasi atau berpolitik. Kedua penegasan itu dapat kita lihat dalam ensiklik Pacem in Terris dan konstitusi dogmatik Gaudium et Spes.[8]

I.5.1 Ensiklik Pacem in Terris

Ensiklik ditulis dan diterbitkan oleh Paus Yohanes XXIII pada tahun 1963.[9] Ensiklik ini lebih bersifat politis dan memiliki jangkauan luas dan universal. Ensiklik ini secara khusus dan istimewa berbicara tentang HAM, sebagai bentuk atau bagian dari sistem demokrasi.[10]

Dalam Pacem in Terris, Yohanes XXIII mengatakan “oleh karena itu semua ajaran di atas sesuai dengan pola pemerintahan manapun yang bersifat sungguh demokratis”(PT 50). Dalam arti itu, ajaran Paus tentang HAM dan segala sesuatu tentang eksistensi manusia pada bagian-bagian pertama ensiklik ini merupakan juga bagian dari sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Selain itu, bentuk atau struktur negara yang sangat dianjurkannya adalah yang demokratis.

Maka itu, Paus mengatakan bahwa “sekali lagi kami anjurkan kepada putra-putri kami, supaya berpartisipasi aktif dalam kehidupan umum dan bekerja sama demi kepentingan segenap umat manusia”(146). Namun bagaimanakah caranya orang katolik harus berpartisipasi secara demokratis? Paus mengatakan bahwa pertama, “mereka perlu melibatkan diri dalam karya lembaga-lembaga dan mempengaruhinya dari dalam” (147). Kedua, setiap orang perlu mengembangkan kemampuan atau kompetensi yang ada dalam dirinya agar dapat tampil dalam kehidupan umum secara proporsional (bdk. 148), dan ketiga, semua tindakan partisipatoris orang katolik itu “harus didasarkan pada kebenaran, diatur oleh keadilan, didorong oleh cinta kasih terhadap sesama dan berpegang teguh pada kebebasan (149). Demikian Yohanes XXIII, mulai membawa umat Katolik kepada suatu bentuk hidup yang tidak saja bersifat teoretis melainkan lebih daripada itu, yakni praksis sosial-politik.

I.5.2 Konstitusi Dogmatik Gaudium et Spes

Pertama-tama harus diketahui bahwa Yohanes XXIII-lah yang memanggil konsili untuk  berkumpul. Itulah yang kita kenal sebagai Konsili Vatikan II (1962-1965). Dengan konsili ini Beliuah telah membantu gereja Katolik untuk terbuka terhadap perkembangan zaman dan kehidupan manusia. Salah satu dokumen yang dihasilkan oleh konsili suci ini adalah Konstitusi dogmatik Gaudium et Spes.

Berikut ini kami hendak mengutip satu penegasan penting tentang politik yang dibuat oleh konsili suci ini sebagaimana termuat dalam konstitusi ini.

“Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaummiskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga” (GS 1).

Di sini Konsili Suci menyatakan secara mendalamkerinduannya serta keprihatinannya yang mendalam tentang situasi umat manusia. Situasi umat manusia yang demikian ini menjadi juga lahan perjuangan Gereja untuk menanamkan semangat praktek demokrasi yang sejati. Selain itu Konsili Suci juga mengatakan bahwa:

“Dengan mewartakan kebenaran injil, dan dengan menyinari bidang kegiatan manusiawi melalui ajarannya dan melalui kesaksian kristen, Gereja juga menghormati dan mengembangkan kebebasan serta tanggung jawab politik para warganya”(GS 76).

Dengan pernyatan ini gereja menunjukkan secara tegas posisinya dalam melaksanakan praktek demokrasi atau etos politiknya secara universal. Dengan ajaran iman dan moral serta kesaksian hidup gereja menyatakan sikapnya atas nilai-nilai  demokrasi yang diperjuangkan semua orang di mana-mana.

Dari uraian dan penjelasan panjang lebar di atas ternyata terdapat sebuah benang merah yang boleh ditarik dari sana. Bahwa pertama-tama Gereja telah membawah di dalam dirinya sebuah misi yang luhur dengan praktek hidup yang sangat demokratis, solider dan mengahrgai kemajemukan yang ada di dalam masyarakat dan gereja sendiri. Namun, dalam perjalanannya ternyata gereja mengembangkan sebuah sistem teokrasi yang ujung-ujungnya mendatangkan sebuah perombakan dahsyat. Dan setelah merefleksikan dirinya, saat ini, gereja tampil sebagai sebuag institusi yang sangat menghargai dan sekaligus setia dalam menjalankan praktek demokrasi. Namun, bagaimana dengan praktek demokrasi di dalam Kelompok Umat Basis?

II.                Praktek Demokrasi Dalam Kelompok Umat Basis

Pada bagian ini sebelum masuk lebih dalam akan dipaparkan terlebih dahulu realitas problematis umat Katolik di Indonesia. Sebab bagaimanapun Kelompok Umat Basis yang akan dibahas berada dalam konteks yang kurang lebih sama.

 

II.1 Realitas Problematis Umat Katolik di Indonesia

Umat Katolik Indonesia adalah kelompok minoritas. Dalam kemajukan bangsa ini, orang Katolik tersebar di mana-mana dengan jumlah yang sedikit, bila mau dibandingkan dengan Islam dan Protestan. Sebagai minoritas, orang Katolik telah mencoba untuk hidup bergandengan dengan mereka yang beragama lain, kendati diakui tidak gampang, dan menyenangkang. Fakta ini membawah beberapa konsekuensi problematis bagi orang Katolik dalam bidang politik dengan sistem demokrasi.

Pertama, dalam arus bangsa yang demikian kurang adanya pendampingan yang konsisten dan kontiniu dari para pemimpin gereja bagi kaum awam dan khususnya para aktivis politik dan kelompok-kelompok kategorial. Hal ini telah dikatakan di mana-mana pada setiap kali dibuka dialog antara kaum religius dan awam.[11] Sebagaimana yang dikatakan Johnson Panjaitan bahwa: “kurang pedulinya kaum berjubah terhadap para aktivis Politik Katolik tak hanya dalam interaksi formal saja tetapi juga nonformal. Karena itu, saya mengharapkan Para Uskup, Pastor untuk rela, setia mendampingi, dan bersedia dihubungi setiap waktu oleh para aktivis prodemokrasi. Saya rasa ini sangat penting dan berharga dalam mewujudkan kepedulian Gereja Katolik terhadap program kaderisasi kaum muda Katolik.”[12]

Kedua, antara berpolitik atau politik praktis. Kebingungan ini beranjak dari penegasan bahwa para Pastor tidak boleh berpolitik praksis.[13] Djiwandono menunjukkan sebuah contoh, sebagaimana dalam pemerintahan pertama kabinet Sandinista di Nicaragua, empat Pastor duduk dalam pemerintahannya. Terhadap mereka Paus Yohanes II memberi ultimatum: mundur dari jabatan itu atau keluara dari Jabatan Imam. Dua orang memilih mundur dari kabinet itu dan dua lainnya memilih mundur dari Imam.

Berhadapan dengan pengalaman seperti itu, ia mencoba untuk menjelaskan bahwa pada tataran tertentu kita semua – kaum berjubah & awam – bisa berpolitik dan berpolitik praksis asalkan atas cara damai dan manusiawi, demi menentang semua kebijakan yang melawan moralitas universal manusia.[14]

Ketiga, Marginalisasi Umat Katolik. Proses marginalisasi umat katolik dalam hidup kemasyarakatan, khususnya dalam dunia perpolitikan – karena paling menonjol – telah menjadi bahan pembicaraan dalam intern umat. Kecemasan ini dibenarkan oleh Djiwandono, bahwa samapai tahun 1999 di kabinet tertinggal satu orang saja yang beragama Katolik. Namun, ia mengajak agar kita tidak melihat pengalamanitu dengan sebelah mata saja. Pertama, pengangkatan seorang menteri itu adalah hak prerogatif Presiden. Kedua, tidak dipakainya orang Katolik karena mutu – prestasi atau perfomance – tidak seperti yang mereka harapakan, ditambah lagi karena beragama Katolik.

Hal marginalisasi umat Katolik ini ditegaskan djiwandono, bahwa pernah ada seorang tokoh mengatakan bahwa orang-orang Kristen hendaknya ‘tahu diri’ jumlah mereka sedikit tetapi mendapat banyak jatah kursi dalam pemerintahan, seakan-akan mereka sendirilah yang mengangkat dirinya atas nama Gereja atau umatnya![15]

Demikian kita mendapatkan sebuah konteks Gereja Katolik dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan problematis ini. Apa yang dipaparkan di atas bukan semata-mata mau ditunjukkan bahwa Gereja Katolik di Indonesia tidak mengalami perubahan dan perkembangan sama sekali. Namun yang kami maksudkan adalah ditunjuk saja beberapa hal yang masih kurang untuk diperhatikan secara bersama-sama dalam rangka menumbuhkan komitmen demokrasi dalam Gereja dan masyarakat Indonesia secara wajar dan manusiawi demi terciptanya perdamaian sejati di bumi pertiwi ini.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa gereja Katolik belum melihat proses demokrasi di Indonesia secara holistik, sehingga belum menaruh perhatian yang besar dan proporsional terhadapnya. Di satu sisi keterlibatan kaum hirarki belumlah maksimal, misalnya masih terbatas pada sumbangan ide-ide sedangkan praksisnya masih kurang. Di sisi lain kaum awam masih menungguh “suara” dari atas, dan kalaupun sudah ada yang memberanikan diri untuk terjun bebas, toh masih meminta dukungan dari pihak hirarki.

Untuk menyiasati ketimpangan yang masih ada, orang Katoik perlu suatu komitmen dan “manejemen” keterlibatan sosial politik di tanah air ini. untuk itu kita perlu melihat dan sekaligus menimbah inspirasi keterlibatan sosial-politik Gereja dalam lintasan sejarah peradabannya.

II.2 Realitas Umat Basis di Stasi Kristus Raja Tompaso I

Dalam membahas tentang hakekat Gereja, kita mengenal dua bentuk yang pernah dan sedang dipakai, yaitu yang berbentuk piramid dan kesatuan umat Allah [dalam bentuk lingkaran]. Dalam sistem Piramide, kita menemukan adanya suatu struktur hirarki gereja: Paus, para Uskup, Imam, Diakon dan awam. Struktur seperti ini ternyata sangat mempengaruhi juga sistem kerja di dalam gereja itu sendiri. Semua keputusan dan kebijakan diambil atau dibuat dari atas, up-down. Para hirarki selalu menempati posisi utama dalam segala hal. Sedangkan umat awam selalu menjadi kawanan nomor dua. Mereka lebih sebagai pendengar dan pelaksana yang aktif tanpa komentar dan tanggapan kritis.

Sebaliknya, dalam pemahaman yang kedua, Gereja dimengeri sebagai satu kawanan Umat Allah yang kudus. Seringkali pemahan ini dideskripsikan dengan bentuk lingkaran. Dalam lingkaran itu terdapat semua lapisan umat Allah. Siapa itu umat Allah? Umat Allah adalah yang “terbentuk oleh Kristus sebagai persekutuan hidup, cinta kasih dan kebenaran, umat itu oleh-Nya diangkat juga menjadi upaya penebusan bagi semua orang, dan diutus ke seluruh dunia sebagai garam dan cahaya dunia”[LG 9]. Oleh karena itu, entah dia kaum hirarki atau awam adalah sama di dalam dan hadapan Allah. Walaupun demikian dalam tugas dan perutusannya mereka mendapatkan mandatnya masing-masing.

Pemahaman seperti ini sangat mempengaruhi cara berada dan kinerja dalam gereja. Sebagai contoh, dalam pengambilan sebuah keputusan yang sedang dihadapi bersama, selalu dibuat dalam dialog bersama, berembuk bersama untuk mencari solusinya. Ini adalah salah satu bentuk konkritisasi dari struktur lingkaran ini. Dalam konteks seperti ini terjadilah proses Bottom-up. Inilah struktur yang dipakai atau dihidupi saat ini.

Dalam konteks transisi antara struktur yang lama dan baru, pengalaman Kelompok Umat Basis di stasi Kristus Raja Tompaso I, menunjukkan hal yang menarik untuk simak.[16] Umat di sana hidup berdampingan dengan agama-agama lain, misalnya GMIM, Adven, dll. Jumlah dan peran mereka di dalam masyarakat pun bervariasi. Namun, terdapat kesan umum bahwa umat Katolik mampu dan bisa untuk hidup berdampingan dengan mereka yang lain. Dalam hidup kegerejaan secara intern mereka sangat aktif dan terorganisasi secara baik dan efektif. Keaktifan dan koordinasi mereka itu bisa terbaca dalam rupa-rupa kreativitas dan kinerja mereka. Mereka pun mampu dan selalu terbuka untuk berbicara menyampaikan apa yang menjadi aspirasi atau pendapat mereka dalam hidup bersama di dalam gereja dan masyarakat.

Berangkat dari situasi dan kondisi umat yang dilukiskan di atas dapat dikatakan bahwa mereka sedikit banyak telah mempraktekkan sebuah cara hidup yang demokratis; dengan menghargai warga masyarakat lain di sekitar yang beragama lain, yang memiliki pendapat lain, dsb.

Namun, pengalaman hidup yang mulai menunjukkan titik cerah ini kemudian mendapatkan sebuah kendala bila berada bersama Pastor paroki. Pastor di satu sisi terbuka juga terhadap kebutuhan dan aspirasi umat, yang disampaikan pada kesempatan-kesempatan tertentu dalam rapat, dll. Namun, di sisi lain pastor menerapkan sistem kerja yang mendominasi peran dan kreativitas umatnya. Misalnya, pertama, dalam pembangunan gedung gereja di stasi: ia tidak memberikan kesempatan dan kebebasan bagi umat untuk menata gereja itu. Sebaliknya semua hal-hal kecil diatur olehnya. Kedua, umat bolah menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada pastor tetapi semua diputuskan atau ditentukan oleh pastor: sebagai pemegang dan pengambil keputusan terakhir.

Berangkat dari pengalaman Umat Basis ini – di masyarakat dan gereja – yang mana di satu sisi telah tampak adanya pengaruh yang positif dalam menghati praktek berdemokrasi. Namun, di sisi lain mereka harus mandek untuk mengamalkan praktek berdemokrasi di dalam gereja. Kemandekan mereka itu bukan dikarenakan oleh mereka sendiri melainkan dari pihak atasan atau pemimpin gereja.  Jelaslah bahwa sistem seperti ini berlawan dengan pemahaman struktur gereja sebagai Umat Allah. Demikian masih terdapat sedikit ketimpangan atau titik celah yang masih ada perlu untuk dibenahi kembali.

III.             Tanggapan Kritis: Sebuah Proposal Pastoral

Zaman telah berubah dan berkembang dengan sangat pesat. Perubahan dan perkembangan tersebut telah membawah juga konsekuensi-konsekuensi yang kompleks. Kompleksitas itu atas salah satu cara menuntut tanggapan dari manusia. Salah satu unsur yang berkembang dalam kompleksitasnya adalah praktek berdemokrasi, khususnya di dalam gereja. Sebagaimana telah di lihat di atas, jemaat perda telah menunjukkan beberapa nilai demokratis dalam hidup dan pergaulannya. Namun dalamperkembangannya gereja yang kudus memasuki dalam masa kegelapan dengan sistem teokrasinya yang absolut. Dan untuk sekian lamanya hal ini berlangsung. Baru dalam akhir abad ke-19, gereja kembali memperbaharui dirinya dengan memperhatikan secara konsisten prinsip-prinsip, nilai dan praktek demokrasi demi mencapai sebuah Bonum Communae.

Dalam konteks itu pemahaman tentang struktur gereja pun diperbaharui – dengan tidak meninggal rahmat setiap panggilan – dari struktur yang hirarkis menjadi kesatuan Umat Allah yang kudus. Dan pada dasarnya struktur yang kedua ini sangat menunjang terwujudnya praktek demokrasi dalam gereja.

Bercermin pada hal-hal yang baru di sebutkan di atas ini sambil menghadapkan realitas umat basis di stasi Kristus Raja Tompaso I tadi maka kelompok mencoba untuk mengkritisi dan mencoba untuk mengusulkan beberapa hal demi terciptanya sebuah iklim yang demokratis di dalam gereja lokal ini.

Pertama, kelompok melihat bahwa gereja untuk sekian lama telah hidup bahkan mempraktekkan sebuah bentuk hidup yang tidak terlalu menghargai nilai-nilai demokrasi. Misalnya, nilai komunikasi atau dialog dengan mereka yang berada pada kelompok bawah atau “akar rumput”. Jika tidak maka akan mendatangkan situasi yang kacau.[17] Hal ini dimungkin oleh pemahaman yang tidak terlalu holistik dan jujur tentang rahmat panggilan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus.

Kedua, sekarang gereja telah kembali pada bentuknya yang tepat dan asali. Dengan bertitik tolak dari misi yang diterima dari Kristus, gereja telah hadir di panggung dunia sebagai yang membela dan memperjuangkan kebaikan atau kesejahteraan bersama, khususnya memperhatikan hak-hak mereka yang miskin, lemah terasing dari pergaulan umum.[18]

Ketiga, titik celah yang terdapat dalam praktek pastor di stasi: Umat Basis ini perlu diperbaharui. Pembaharuan dirasa penting agar terpenuhi atau sesuai dengan semangat pembaharuan yang terjadi di dalam tubuh gereja itu sendiri. Sebab atas cara demikian kita telah turut bertindak demokratis dalam hidup bersama untuk mencapai kebahagiaan bersama-sama.

Untuk itu, semua orang Katolik, khususnya para calon imam dan imam perlu memperhatikan secara saksama perubahan yang terjadi di masyarakat dan umat khususnya agar tidak menciptakan kendala dalam hidup bersama.  Dan hendaknya kita menanamkan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya penghargaan akan praktek demokrasi di dalam gereja. Hal ini penting untuk menghargai aspirasi dan kebutuhan umat, dan bersama-sama duduk, berdialog demi menemukan sebuah kebaikan dan kedamaian bersama.[19]

 

 

Penutup

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

 

Giddens, Anthony. Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita (Jakarta: Gramedia, 2001.

Helwig, W.L. Sejarah Gereja Kristus Jilid 1. Yogyakarta: Kanisius, 1974.

KHK Kan. 287 Paragraf 2 dan Kan. 672.

Kieser, B. SJ, Solidaritas: 100 Tahun Ajaran Sosial Gereja. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Keiser, B. Moral Sosial.Yogyakarta: Kanisius, 1987.

KWI, Pedoman Gereja Katolik Indonesia. Bogor, SMK Grafika Mardi Tuana, 1995.

Ohoitimur,J. “ Hak Asasi Manusia dan Demokrasi: Dua Paradigma Utama Peradaban Abad XX”. Pineleng: STF-SP Materi Kuliah Filsafat Dalam Konteks, 1999.

Panjaitan, Johnson SH  “Siapa Kurang Peduli” dalam Hidup 30 Agustus 1998.

Sindhunata, Sakitnya Melahirkan Demokrasi . Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Yohanes XXIII. “Ensiklik Pacem in Terris” dalam Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja dari Rerum Novarum – Centimus Annur .Jakarta: Dok & Pen KWI, 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR

 

Segala puji dan syukur serta terima kasih kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat perlindungan dan pertolonganNya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Bpk. Michael Nainggolan SH, yang telah banyak memberi masukan kepada kami tentang bagaimana mengungkapkan ide-ide menyangkut demokrasi seperti seperti yang dialami sekarang ini.

Makalah ini membahas tentang bagaimana praktek demokrasi dalam gereja katolik dan implikasinya bagi orang katolik zaman ini teristimewa dalam kelompok umat basis. Demokrasi terbentuk dari zaman ke zaman sehingga prakteknya pula amat berpengaruh hingga saat ini. Karena itu diharapkan dari kita sebagai pelaku demokrasi untuk tahu bagaimana menempatkan diri, menghayati kehidupan berdemokrasi secara benar dan bertanggung jawab.

Dalam karya tulis ini, kami menyadari ada banyak kekurangan menyangkut isi dan teknis penulisannya. Oleh karena itu segala kritik, saran, tanggapan, masukan dari dosen pembimbing maupun dari para pembaca akan terima dengan senang hati. Semoga karya tulis yang sederhana ini dapat berguna bagi siapa saja yang mempunyai hati bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan berdemokrasi baik dalam kehidupan bernegara dan menggereja.

 

 

 

Penulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] W.L. Helwig, Sejarah Gereja Kristus Jilid 1 (Yogyakarta: Kanisius, 1974), hlm. 34.

[2] J. Ohoitimur, “ Hak Asasi Manusia dan Demokrasi: Dua Paradigma Utama Peradaban Abad XX” (Pineleng: STF-SP Materi Kuliah Filsafat Dalam Konteks, 1999), hlm. 101.

[3] Bdk. W.L. Helwig., Ibid Jilid 2 , hlm. 104

[4] W.L. Helwig., Ibid, hlm. 104.

[5] W.L. Helwig., Ibid, hlm. 126.

[6] W.L. Helwig., Ibid, hlm. 199.

[7] Bdk. Anthony Giddens, Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 68.

[8] KWI, Pedoman Gereja Katolik Indonesia (Bogor, SMK Grafika Mardi Tuana, 1995), hlm. 47

[9] Bdk. Yohanes XXIII “Ensiklik Pacem in Terris” dalam Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja dari Rerum Novarum – Centimus Annur (Jakarta: Dok & Pen KWI, 1999), hlm. 269.

[10] Bdk. B. Kieser, SJ, Solidaritas: 100 Tahun Ajaran Sosial Gereja (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm.63-65.

[11] Sebagai contoh dapat kita lihat pada acara Sarasehan Ilmiah yang dibuat di STF-SP pada tgl. 3 Mei 2004 yang baru lalu. Sebagian besar kelompok-kelompok kategorial mengeluh tidak pernah mendapat perhatian yang sebagaiman mestinya oleh para pemimpin Gereja.

[12] Johnson Panjaitan SH  “Siapa Kurang Peduli” dalam Hidup 30 Agustus 1998., hlm. 7

[13] Lihat KHK Kan. 287 Paragraf 2 dan Kan. 672.

[14] Djiwandono, Ibid., hlm. 48-52.

[15] Djiwandono, Ibid., hlm. 105.

[16] Data ini diambil berdasarkan pengalaman dan pengamatan dari Fr. Goan Worung MSC yang berweek end pastoral di sana. Data ini kemudian dirangkum dan dianalisa oleh kelompok.

[17] Bdk. Sindhunata, Sakitnya Melahirkan Demokrasi (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 91.

[18] Bdk. Dr. B. Keiser  SJ, Moral Sosial (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 85

[19] Bdk. KWI, Pedoman Gereja Katolik Indonesia (Bogor, SMK Grafika Mardi Tuana, 1995), hlm. 50.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: