PERANAN HIERARKI DAN RELIGIUS DALAM POLITIK

PERANAN  HIERARKI  DAN  RELIGIUS [1] DALAM  POLITIK

(Oleh: Koko Istya Temorubun, SS)

Pendahuluan

Judul Peranan Hierarki dan Religius dalam Politik yang kami angkat dalam tulisan ini adalah sub-tema atau satu fokus masalah dari tema Relasi Hierarki, Klerus dan Religius dalam Politik yang ditawarkan kepada kami. Bersama dengan kaum awam sebagai satu persekutuan umat Allah mereka dipanggil untuk membangun dunia sebagai lambang Kerajaan Allah yang sempurna kelak. Atas nama Gereja sebagai lembaga, mereka hadir dalam dunia untuk mengusahan memajukan kesejahteraan umum lewat pelayanannya pada manusia. Di sisi lain ada juga negara sebagai suatu lembaga berasaskan politk, mempunyai tujuan pendiriannya yang sama  dengan misi Gereja di dunia ini. Di antara dua lembaga ini bernaunglah anggota-anggotanya yang sama; warga negara suatu Negara dan serentak beragama Katolik.

Kendati, baik hierarkis maupun awam dipanggil untuk mengusahakan tercapainya misi yang satu dan sama, namun ada pembagian tugas yang jelas terpisah dan berbeda khusunya dalam bidang politik. Dalam tulisan kami ini kita akan melihat apa yang menjadi ciri khas dari  peranan hierarki dan religius dalam politik karena dia selain warga Gereja adalah juga warga masyarakat suatu negara. Ini dirasa perlu untuk kita simak mengingat dalam Sidang Agung KWI umat Katolik 1995 menganjurkan kepada para imam dan biarawan-biarawati supaya mengambil bagian dalam dinamika dunia politik sebagai bagian dari gerakan kemasyarakatan mengingat dia adalah warga negara Indonesia. [2]

Berpatokan pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia lebih khusus dalam perkembangan tema wawasan kebangsaan  kita menemukan bahwa kaum religius turut ambil bagian secara langsung. Tanpa memberi penilaian bahwa apa yang telah mereka buat adalah salah atau benar, fakta sejarah ini mendorong kita untuk memahami lebih lengkap posisi kaum hierarki dan religius dalam politik berdasarkan sumber-sumber ajaran Gereja dari sudut pandang moral, teologi, dan hukum Gereja.

I. Keterlibatan Hierarki dan Religius dalam Politik

Pada bagian ini kami mengangkat peran serta kaum hierarki dan religius dalam politik pada masa-masa awal berdirinya Indonesia  ditinjau dari sudut pandang politik. Indonesia memang sudah lama ada terbukti dengan munculnya kerajaan-kerajaan kuno dan peninggalan sejarah berupa candi. Yang  dimaksudkan di sini masa awal Indonesia berhubungan dengan dikatakan sebagai suatu negara yang dijalankan dengan sistem politik tertentu.

I.A. Wawasan Nasionalisme

Pada tahun 1908 didirikan perkumpulan “Budi Utomo” yang bergerak di tingkat nasional.  Fokus peranannya hanya dalam bidang kebudayaan yang diselaraskan dengan kegiatan pendidikan dan pengaturan ekonomi. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi ini bergerak di bidang politik dengan ikut sertanya dalam Komite Indie Weerbaar tahun 1915 dan duduknya pada satu kursi di Volksraad yang didirikan pada tahun 1918. [3] Oleh karenanya, organisasi ini kemudian dipandang sebagai lambang kelahiran kesadaran Nasionalisme di antara kaum pribumi.  Maka tidak mengherankan bila pada  28 Oktober 1928 para pemuda se-nusantara berkumpul dan mencetuskan “Sumpah Pemuda” sebagai suatu komitmen politik mengaspirasikan semangat nasionalisme mereka.

Di antara anggota “Budi Utomo” ada tokoh-tokoh  Katolik,  seperti I. J. Kasimo yang terkenal. Mereka kemudian keluar dari organisasi ini sebagai tanggapan untuk menentukan sikap terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia waktu ini. Dengan demikian, kesadaran nasionalisme di antara kaum pribumi semakin besar dan bahkan semakin meluas. Akan tetapi, alasan lain yang lebih mendesak pada waktu itu, yakni kecurigaan bahwa Gereja Katolik pada saat ini tidak memiliki semangat nasionalisme termasuk yang  kaum pribumi. Orang Katolik dianggap dirasuki semangat nasionalisme Hindia Belanda dan oleh karenanya sungguh tidak dapat diandalkan memberi sumbangan berarti bagi upaya perjuangan mengadakan sistem pemerintahan Indonesia yang mandiri, bebas dari penjajahan.

Untuk memperjelas komitment ini, maka antara tahun 1917-1918 anggota-anggota Katolik yang bergabung dalam “Budi Utomo” keluar dari keanggotaan. Tentang hal ini, I. J. Kasimo menulis:

Sebab meskipun kita dengan partai-partai nasional itu mempunyai banyak kepentingan nasional bersama, namum di sana kita merasa kekurangan satu hal sangat penting, yaitu perhatian terhadap soal agama Katolik di bidang politik. Memang sejawarnya, bahwa suatu partai netral  tidak dapat memperhatikan kepentingan-kepentingan agama, dan berdasarkan asas netralnya, malahan tidak boleh berbuat demikian. Lain daripada itu, meskipun tujuan-tujuan nasional golongan Katolik bangsa kita sama dengan tujuan partai-partai netral: namun penentuan memilih syarat-syarat, untuk mencapai tujuan tersebut dapat berlainan sama sekali, karena asas dan keyakinan yang berlainan. [4]

Kecurigaan yang ditimpah bagi orang Katolik pada saat itu langsung ditanggapi oleh Pastor Frans van Lith, SJ. Secara terbuka dalam bentuk tulisan atau pidato ia yakinkan kepada rakyat bahwa golongan Katolik berada di luar semangat nasionalisme Hindia Belanda. Berikut adalah beberapa kutipan dari  pernyataan Partor Frans van Lith, SJ:

Lewatlah sudah masa penjajahan orang kulit putih. Seorang bule tidak akan dapat bertahan berhadapan dengan 100.000 orang Asia untuk selamanya. Jangalah bermain api dengan hati sombong menjajah orang Jawa, melulu karena dia itu orang Jawa. [5]

Setiap orang tahu, kami para misionaris tidak bertindak sebagai penengah. Tetapi setiap orang juga tahu, seandainya terjadi suatu perpecahan, meskipun hal itu tidak kami harapkan, sedangkan kami tepaksa memilih, kami akan berdiri di pihak golongan pribumi. [6]

Upaya Pastor van Lith, SJ rupaya berhasil sehingga setelah Indonesia merdeka, komitmen Gereja berpartisipasi dalam kehidupan politik, khususnya hierarki, klerus dan religius semakin besar. Pada tanggal 7 s/d 12 Desember, Mgr. Albertus Sugiopranoto, SJ mengadakan Konggres Umat Katolik (Kuksi) di Yogyakarta untuk pertama kalinya. Dalam kenggres ini, partai-partai Katolik yang bersifat kedaerahan -7 partai- berdasarkan resolusinya dilebur menjadi satu partai, yakni Partai Katolik (PK).

Ini adalah gelanggang politik Gereja Katolik se-nusantara memperjuangkan kepentingan umum masyarakat seluruhnya. Partai ini berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa pada umumnya, Pancasila khususnya, bertindak menurut asas Katolik, serta bertujuan untuk bekerja sekuat-kuatnya demi perkembangan Republik Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya. Dan hasilnya ternyata sangat memuaskan. Pada Pemilu 1955, prosentasi kursi –DPD dan Konstituante- yang diperoleh Partai Katolik dua kali lebih besar daripada prosentasi umat Katolik di Indonesia. [7]

II.B.    Penentuan Sistem Demokrasi

Pada tanggal 25 Oktober s/d 12 November 1955 para uskup se-Indonesia mengadakan sidang di Surabaya. Berdasarkan hasil sidangnya mereka memperingatkan akan bahaya komunisme sebagai bentuk kolonialisme yang baru dan menekankan Pancasila sebagai pegangan yang kuat untuk kehidupan masyarakat demi menyeimbangi menjalarnya ajaran komunisme.

Dalam segala pembangunan sosial yang harus diutamakan adalah kepentingan rakyat pada umumnya, yang sebagian besar tergabung dari petani, buruh dan pekerja. Padahal pemerintah diwajibkan kesjahteraan rumah tangga, kesejahteraan masyarakat desa atau kampung. Industrialisasi yang terlalu amat besarnya dan memproletalisir petani haruslah dicegah; anti sosial kapitalisme yang memperbudak buruh patutlah ditolak. Milik perseorangan dan kebebasan untuk mempergunakan hasil pekerjaannya sendiri hendaknya dijamin oleh negara dalam prinsipnya. [8]

Dengan kata lain, hierarki menolak konsep “Demokrasi Terpimpin” yang coba diusahakan Presiden Sukarno pada waktu itu. Bagi mereka, negara kita perlu dijalankan dengan sistem “Pemerintahan Demokrasi Kerakyatan”.  Di sisi lain, tanggapan terhadap sikap hirarki ini Partai Katolik dibawa pimpinan I. J. Kasimo memilih keluar dari pemerintahan Sukarno. Akan tetapi, sikap ini tidak mendapat sambutan baik dari hierarki. Bagi Mgr. Albertus Sugiopranoto, SJ, sikap oposisi itu tidak menyelesaikan masalah. Ia mengecam upaya ini seperti yang dapat dilihat dalam wawacaranya dengan News Service of the National Catholic Welfare Confrence of America di tahun 1958:

So it would be better to cooperate and to fight communism ang other enemies of Church inside government. This course should give better results. What influence can Catholics have in the government when they only abstain? [9]

Kendatipun demikian, ia tetap optimis terhadap masa depan Gereja Katolik di Indonesia. Ia menambahkan: “If we only become 100% Catholics and 100% Indonesian”. Pernyataan ini rupanya tetap menjadi spirit bagi kaum rohaniwan Kotolik terlebih ketika menumpas antek-antek Komunis yang bertindak brutal yang lebih dikenal dengan G-30-S/PKI.

Kaum hierarki dan  religius bersatu dengan gerakan-gerakan kaum awam, seperti WKRI  dan PMKRI  yang mengatasnamakan Gereja mendukum penumpasan komunis oleh ABRI. Melihat situasi seperti ini, para uskup Dewan Waligereja Harian mengeluarkan pernyataan tentang “kewaspadaan nasional” pada tanggal 11 Juni 1966. mereka menegaskan bahwa Ormas dan Orpol yang ada sebagai alat untuk mencapai kepentingan negara. Selanjutnya dalam sidang Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI) yang dilangsungkan tanggal 15 s/d 25 Oktober 1966 mengeluarkan pernyataan yang intinya adalah dukungan yang Ormas dan Orpol serta keprihatinan akan korban keganasan komunis.

Kepada saudara/I sebangsa dan setanah air. Kita semua sangat menyesal atas jatuhnya korban–korban oleh peristiwa G-3—S/PKI. Dengan tulus dan jujur kita bertanya kepada diri kita sendiri apa yang sebetulnya dapat kita kerjakan untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Maksud adanya Ormas dan Orpol sekali-kali bukan demi kepentingan anggota atau kelompok, tetapi demi mencapai maksud adanya negara. [10]

II.        Hubungan Politik, Gereja dan Negara

II.A.    Batasan Pengertian Politik [11]

Politik biasanya dibagi dalam dua ruang lingkup pengertian. Pertama Politik dalam Arti Luas yang biasa dikenal dengan istilah “berpolitik pada politik”. Politik dalam arti ini berarti berpolitik pada kehidupan politik yang merujuk pada kebijaksanaan atau tindakan mengusahakan kesejahteraan bersama (Bonum Commune). Dalam negara demokrasi partisipasi pada politik merupakan hak dan tanggungjawab setiap warga negara. Sebab itu, mungkin dengan beberapa pengecualian yang diatur undang-undang, pada dasarnya berpolitik menjadi hak dan tanggungjawab semua warga negara.

Kedua Politik dalam Arti Sempit yang biasa dikenal dengan “politik praktis”. Pengertian ini menunjuk pada komitmen atau gelanggang politik dimana bermunculan partai-partai politik. Di sini terdapat usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan politik entah bagi dirinya sendiri sebagai perseorangan maupun demi partai politk tempat bernaungnya, atau sekurang-kurangnnya membantu orang lain atau partai yang didukungnya memperoleh kekuasaan sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam sistem politik yang ada.

Pada prinsipnya, kegiatan berpolitik –termasuk kelompok-kelompok politik- dilaksanakan demi mewujudkan kesejahteraan bersama, memperhitungkan martabat manusia, tidak ada diskriminasi atas dasar kepercayaan ideologi, ras dan gender sambil mengedepankan asas subsidiaritas dan solidaritas. [12]

II.B     Gereja dan Negara

Lembaga atau kelompok politik yang terbesar adalah negara. Lembaga ini dioperasionalisasikan dengan sistem politik dan di dalamnya bernaung dan berpartisipasi  semua lembaga politik yang ada dalam cakupan wilayahnya. Di sisi lain, ada Gereja sebagai suatu lembaga yang ada dalam suatu negara. Artinya, anggota-anggota Gereja adalah juga warga negara dan mereka mempunyai hak dan kewajiban berpartisipasi demi mencapai tujuan didirikannya suatu negara, yakni kesejahteraan bersama. Oleh karenanya baiklah bila kita mencermati sejauh mana hubungan dan keterpisahan kedua lembaga yang berbeda ini.

II.B1.  Gereja dan Negara Otonom

Pada dasarnya Gereja dan negara terpisah satu dengan yang lainnya. Gereja sebagai suatu lembaga menganut sistem otonomi berhadapan dengan suatu lembaga politik negara, begitupun sebaliknya. Dalam arti ini Gereja dan negara tidak dapat memaksakan rencana masing-masing pihak. Lebih jelas lagi, Bapa-bapa Konsili Vatikan II berkata:

Berdasarkan tugas maupun wewenangnya Gereja sama sekali tidak dapat dicampuradukkan dengan negara, dan tidak terikat pada sistem politik manapun juga. Sekaligus Gereja itu adalah tanda dan perlindungan transendensi pribadi manusia. [13]

Di bidang masing-masing negara dan Gereja bersifat otonom, tidak saling tergantung. Tetapi keduanya, kendati atas dasar yang berbeda, melayani panggilan pribadi dan sosial orang-orang yang sama. Pelayanan itu akan semakin efektif  dijalankan oleh keduanya demi kesejahteraan umum. [14]

Jadi, Gereja sebagai suatu lembaga sebagaimana yang dikatakan dalam Gaudium et Spes sebenarnya otonom dan tidak terikat pada satu sistem politik apapun. Hal ini disebabkan  oleh tugas dan wewenang Gereja yang berkaitan dengan tata keagamaan dan bukan tata ekonomi, sosial dan politik suatu negara.

II.B.2. Hubungan Gereja dan Negara

Kendatipun demikian Gereja dan negara melayani manusia pada umumnya. Amanat Sinode para uskup di Roma tahun 1971 dalam ensiklik Convenientes Ex Universo secara jelas mengungkapkan keterlibatan Gereja dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Gereja sebagai suatu lembaga menganjurkan kepada semua anggotanya supaya menyadari bahwa “sebagai anggota masyarakat para warga Gereja mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memajukan kesejahteraan umum seperti pada warga negara lainnya”.[15] Sejalan dengan itu Konsili Vatikan II mengamanatkan:

Yang paling diinginkan oleh Gereja yakni untuk mengabdi kepada kesejahteraan semua orang, dan dapat mengembangkan diri dengan bebas di bawah pemerintahan manapun, yang mengakui hak-hak asasi pribadi dan keluarga serta kebutuhan-kebutuhan akan kesejahteraan umum. [16]

Gereja sebetulnya mau mengajarkan kepada segenap semua warganya supaya bertindak demi manusia. Dan berkaitan dengan itu pula, kekuasaan senantiasa merupakan daya dan motivasi yang diarahkan pada hal—hal yang sama demi menaruh rasa hormat pada hak-hak manusia seumumnya. Jadi, berhadapan dengan negara yang dijalankan dengan sistem politiknya, Gereja hanya menyentuh pada level pengertian politik dalam arti luas; penyatuan pada aspek manusiawi dan tujuan bersama mewujudkan kesejahteraan bersama. Dari sebab itu, kepada segenap anggotanya –entah hierarki dan religius maupun awam- Gereja tidak mendiktekan apa yang harus dilakukan atau apakah boleh atau tidak terjun ke dalam politik dalam arti sempit.

III.  Partisipasi Politis Gereja Katolik [17]

Bila ditanya  siapakah Gereja itu, maka sudah tentu pilihannya jatuh pada dua kelompok orang, yaitu mereka yang tertahbis (hierarki: diakon, imam dan uskup) dan mereka yang tidak tertahbis / kaum awam sebagai kelompok terbesar. Di kalangan tertahbis ada yang disebut diakon, imam dan uskup sekuler dan yang berasal dari biarawan ordo atau kengregasi (religius tertahbis) teretentu. Di samping itu, kelompok kaum awam dalam Gereja katolik, yaitu biarawan/biarawati yang tidak ditahbiskan (religius non-hierarki) dan umat biasa yang tidak mengikatkan diri pada panggilan khusus.

Partisipasi Gereja dalam kehidupan politik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk menurut pembagian peranan dari dua kelompok yang disebut Gereja itu. Antara hierarki dan awam terdapat pemisahan wilayah peranan atau terdapat pembagian tugas di bidang politik. Tugas dan wewenang utama hierarki dalam politik adalah mengungkapkan dasar-dasar iman dan nilai-nilai moral Kristiani yang harus melandasi praktek kehidupan politik di lapangan yang menjadi wewenang awam Katolik. Peranannya dalam kehidupan politik tidak berhubungan dengan upaya mencari kekuasaan politik, melainkan sebagai tokoh inspirator dan intelektual. Mereka turut ambil bagian demi perikemanusiaan, yakni ikut menyumbang demi apapun bagi kesejahteraan umum, ke arah perasaudaraan, perdamaian, penyembuhan dan rekonsiliasi. [18]

Contohnya, Paus Yohanes Paulus II yang selalu kelihatan berpolitik pada dataran international. Tetapi juga dalam kegiatan itu, Paus baik sebagai pemimpin Gereja Katolik maupun sebagai sebagai Kepala Negara dan negarawan international,  jelas tidak mengusahakan kekuasaan politik. Dapat diduga bahwa baik dalam berbagai pidato  maupun kunjungan-kunjungannya ke berbagai negara, Sri Paus berusaha mempengaruhi opini dunia dalam berbagai masalah moral seperti masalah kependudukan, aborsi, hak asasi, keadilan, rekonsiliasi dan perdamaian.

Bentuk lain partisipasi Gereja dalam politik, yaitu bentuk yang menjadi bagian dari kaum awam. Mereka dapat terjun dalam politik praktis yang dimaksudkan untuk mendapatkan kekuasaan politik. Politik praktis ini akan berlanjut dalam lembaga-lembaga negara apabila orang terpilih untuk duduk di dalam salah satu lembaga negara, sebagai perseorangan ataupun atas nama kelompok atau partainya.

Namun, berpolitik praktis dapat juga terjadi di luar lembaga-lembaga demokrasi atau lembaga-lembaga negara manakala lembaga-lembaga ini dianggap tidak sepenuhnya menyalurkan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Aspirasi yang dirasakan tidak tersalurkan itu tidak harus mewakili seluruh masyarakat, melainkan mungkin dari sekelompok atau dari beberapa kelompok saja dari masyarakat. Meskipun demikian, mereka yang merasakan aspiranya tidak tersalurkan itu tetap berhak untuk menyalurkan atau mengungkapkannya. Di sinilah mereka dapat berpolitk praktis di luar lembaga resmi, misalnya melalui aksi unjuk rasa secara damai, tulisan-tulisan, ceramah dan kuliah.

Mereka berpolitik praktis di luar lembaga-lembaga demokrasi tidak berusaha memperoleh kekuasaan bagi dirinya sendiri atau untuk kepentingan kekuasaan partai manapun. Protes, tuntutan ataupun wawasan mereka itu adalah untuk menyuarakan aspirasi luas dalam masyarakat. Meraka yang terlibat dalam aksi politik ini tidak semata-mata hanya dapat dilakukan oleh kaum awam saja, tetapi oleh semua warga negara termasuk kaum hierarki.

III.A  Partisipasi Politis Hierarki dan Religius

Di atas kita sudah melihat  batasan-batasan peranan Gereja dalam politik yang diperankan oleh anggota Gereja itu sendiri. Namun, berdasarkan keterangan itu terdapat persoalan problematis peranan hierarki dan religius dalam politik di samping tuntutan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Pada saat awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (terbentuk dalam pengertian negara dijalankan dengan sistem politik yang jelas) ada terdapat beberapa imam sekuler dan religius yang duduk dalam keanggotaan lembaga demokrasi. Sebut saja mereka yang duduk dalam perlemen, antara lain: DPR-RIS 1950 (R. Jamco, Pr); DPR Gotong Royong 1960-1966 (A. Conterius, SVD; Th. Hardjawasita, Pr; C. Widjajasuparto, Pr); DPR Gotong Royong 1967-1968 (Th. Hardjawasita, Pr); MPRS 1960-1972 (A. Conterius, SVD; C. Widjajasuparto, Pr; Mgr. Y. Padmoseputra, Pr); DPA 1959 (Mgr. Y. Padmoseputra, Pr).[19] Di samping itu dalam kabinet pertama pemerintahan Sandinista di Nicaragua, mula-mula terdapat empat pastor. Akhirnya Paus Yohanes Paulus II memberi ultimatum: mundur dari kabinet   atau mundur sebagai pastor. Dua orang mengambil tindakan mundur dari kabinet dan dua orang lainnya mengambil tindakan kedua.

Berdasarkan dua contoh ini kita melihat bahwa ternyata yang di Indonesia tidak mengalami intervensi dari pihak hierarki yang lebih tinggi dan contoh yang kedua mendapat intrvensi. Dari perhitungan waktu, yang di Indonesia pada saat itu dapat dikatakan bahwa Paus belum mengambil tindakan yang jelas soal pembagian tugas hierarki dan  awam dalam politik. Keterlibatan para pastor Indonesia juga jika dilihat konteksnya, mereka sebetulnya tidak bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik semata. Berbeda halnya dengan yang di Nicaragua. Posisi kabinet yang diduduki empat pastor itu adalah posisi yang kekuasaan politik praktis yang terjadi dalam lembaga-lembaga demokratis/negara.

III.B. Problem Keterlibatan Kaum Hierarki dalam Politik

Sejalan dengan amanat para uskup dalam sidangnya di Roma tahun 1971, maka warga negara entah hierarki maupun awam mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dia sebagai warga negara. Mereka secara khusus mempunyai keunikan peranan dalam kehidupan politik seperti yang dicatat dakam Gaudium et Spes:

Para uskup yang dipercayakan untuk memimpin Gereja Allah, bersama imam-imam mereka hendaknya menyiarkan warta Kristus sedemikian rupa, sehingga semua kegiatan umat beriman di dunia dilimpahi cahaya Injil. Selain itu hendaklah semua gembala menyadari, bahwa dengan perilaku serta kesibukkan-kesibukkan mereka sehari-hari, mereka menampilkan kepada dunia citra Gereja tertentu, yang bagi khalayak ramai menjadi pedoman untuk menilai kekuatan dan kebenaran warta Kristiani. [20]

Akan tetapi, dalam kenyataan sejarah kita telah melihat bahwa ternyata para uskup dan pastor tidak lagi diizinkan untuk ambil bagian dalam politik dalam arti praktis yang terjadi dalam lembaga-lembaga demokratis sebagaimana yang dibuat Paus yohanes Paulus II terhadap para pastor di  Nicaragua. Sikap Paus ini tetap dipertahankannya hingga saat ini sebagaimana yang dapat kita lihat dalam amanatnya pada tanggal 17 Februari 1981. Secara  prinsipil Gereja tidak mengizinkan  keterlibatan kaum hierarki dalam politik.

Perkenankalah saya juga mengingatkan Anda akan ucapan-upacan saya di Guadalupe: Anda adalah imam dan religius, Anda bukan tokoh sosial dan politik atau pejabat kekuasaan duniawi. Hendaklah kita tidak berkhayal bahwa kita melayani Injil sementara kita melarutkan kharisma kita dengan minat yang berlebih-lebihan akan masalah duniawi. Penting bahwa orang-orang melihat Anda sebagai pelayan Kristus dan penjaga misteri Allah. [21]

Penegasan ini mengingatkan bahwa tugas utama hierarkis adalah mewartakan Injil demi pembangunan Kerajaan Allah di dunia ini. Mereka dipanggil secara khusus oleh Yesus Kristus untuk menjadikan Dia pusat hidup mereka sehingga lambat laun menjadi saksi Kabar Gembira yang hidup di tengah dunia. Ketika tampil di depan umum Yesus disangka sebagai pembebas bangsa Israel dalam arti politis. Pandangan ini tentulah keliru karena Dia bukan bermaksud menjadi tokoh politik bangsa Israel di hadapan pemerintahan Romawi yang siap menggulingkan mereka atau semacam tokoh revolusioner-nasionalis yang berpolitik praktis. Yesus adalah tokoh pembebas yang bila disejajarkan pengertiannya dengan politik, yaitu sama dengan pengertian politik dalam arti luas.

Tugas kerasulan kaum rohaniwan membangun Kerajaan Allah dalam struktur-struktur dunia tidak harus ditempu melalui politik praktis. Kaum hierarkis dapat menggunakan cara lain sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Oleh karenanya baiklah bila ia menghindari komitmen politis meskipun mereka berjuang dalam arti kesejahteraan umum. [22] Dengan kata lain, kaum awam dipercayakan oleh Gereja untuk masuk dalam gelanggang politik memperebutkan kekuasaan demi memperjuangkan kepentingan umum dan menyatakan komitment-komitment politisnya.

III.C. Religius Non-Hierarki

Kaum religius non-hierarki –yang mengikatkan diri pada nasehat Injili- dikategorikan sebagai kaum awam dalam arti tertentu. Atas dasar panggilan khusus yang dipilihnya, mereka sebenarnyan terikat pada pertimbangan teologis yang diberlakukan bagi kaum hierarki. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka juga hanya mendapatkan batasan berpolitik dalam arti praktis yang berlangsung di luar lembaga-lembaga demokratis. Apakah mereka sebagai kaum awam tidak boleh berpolitik sama dengan kaum awam lainnya yang boleh mendapatkan kekuasaan politik.

Atas dasar perlindungan hak-hak Gereja dan memajukan kesejahteraan umum, Gereja sebenarnya melegitimasikan keterlibatan para religius non-hierarki / religius non-klerus berpolitik praktis entah di dalam lembaga-lembaga demokratis maupun di luar lembaga itu. Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 khususnya Kan. 287 § 2 yang dirujuk juga pada Kan. 672 menyebutkan bahwa:

Janganlah turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas Gerejawi yang berwewenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kesejahteraan umum [23]

Dengan demikian, dalam situasi tertentu kaum religius non-hierarki boleh berpolitik praktis dalam lembaga demokratis dengan berdasarkan pertimbangan kebutuhan Gereja saat itu dan izin dari otoritas Gerejawi yang bersangkutan. Berbeda halnya dengan situasi yang normal bagian itu hendaklah diserahkan sepenuhnya pada kaum awam yang lain. Lebih jelas lagi, bahwa dalam situasi normal mereka tidak diperkenankan terlibat di dalam politik praktis jika di dalamnya ia mengejar kedudukan dan kekuasaan sipil, misalnya mencalonkan diri untuk pemilihan pada daftar dukungan partai.

Penutup

Masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dan penentuan asas-asas pemersatu bangsa, ternyata sejarah  mencatat bahwa kaum hieraki (sekular dan religius) Gereja Katolik ikut ambil bagian di dalamnya. Dari sini, kita Gereja Katolik Indonesia di jaman sekarang  boleh belajar bagaimana ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan negara tanpa beretentangan dengan psinsip-prinsip Gereja. Di samping itu juga, Gereja sebenarnya sedang membaharui diri memilah-milah batasan berpolitik antara kaum hierarki dan awam.

Pada dasarnya usaha memajukan dunia demi kesejaheraan bangsa-bangsa adalah panggilan Gereja di dalam dunia yang dibebankan tugasnya pada anggotanya. Bersamaan dengan itu anggota Gereja adalah warga negara yang menurut tujuan dibentuknya negara sama dengan apa yang menjadi cita-cita Gereja. Akan tetapi ada bedanya, yakni negara menjalankan dengan sistem politik yang salah satu bagiannya ada upaya memperoleh kekuasaan politik. Menurut pembagian tugas yang diamanatkan Gereja –berdasarkan pertimbangan teologis, ajaran magisterium dan hukum Gereja, bagian ini diserahkan sepenuhnya pada kaum awam. Kaum hierarki bertindak sebagai tokoh yang meletakkan landasan moral dan ajaran Kristiani pada pelaksanaan politik di lapangan dalam bentuk ceramah, kuliah, buku-buku politik.

Di samping itu ada juga kaum religius yang mengambil bentuk penghayatan hidup Kristiani dengan melaksanakan nasehat-nasehat Injili (kemurnian, kemiskinan dan ketaatan). Mereka atas salah satu cara mengabdi pada Kristus sambil melepaskan diri pada ikatan duniawi. Kekuasaan politik dalam lembaga-lembaga demokratis adalah bentuk duniawi. Oleh karena itu pada prinsipnya mereka tidak boleh masuk dalam wacana itu. Tetapi mengingat mereka juga kaum awam (non-tahbisan jabatan ministerial) dalam situasi-situasi tertentu dikecualikan. Tinggal yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kaum hierarki (entah sekuler maupun religius) dalam situasi-situasi khusus juga dikecualikan berdasarkan izin dari ordinaris wilayah setempat.

K E P U S T A K A A N

  1. Gerald O’Collins dan Edward G. Farrugia, Kamus Teologi, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
  2. Djiwandono, J. Soedjadi, Gereja, Awam  dan  Kehidupan  Politik, Pineleng: Skolastikat MSC, 2003.
  3. Djiwandono, J. Soedjadi, Gereja dan Politik: dari Orde baru ke Reformasi, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
  4. Haryanto, Ignatius., Rohaniwan dan Politik dalam Refleksi Romo Mangun, dalam “BASIS”, no.01-02, thn. Ke-46, 1997.
  5. Heuken, Adolf, Politik, dalam “Ensiklopedi Gereja, Volume IV”, Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1994.
  6. Krissantono, Paulus, Perjalanan Sejarah Bangsa dan Wawasan Kebangsaan, dalam “EKAWARTA”: thn. XV, no. 5, 1995.
  7. KWI, Conveniente Ex Universo, dalam  “Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891 sampai 1991: dari Rereum Novarum sampai Centesimus Annus, Jakarta: 1999.
  8. KWI, Pedoman Gereja Katolik Indonesia, Bogor : SMK Grafika Mardi Yuana, 1996.
  9. Muskens, M.P.M., Sejarah Gereja Katolik Indonesia, Volume. IV, Flores: Arnoldus, 1970.

10.  Paus Paulus, Gaudium et Spes, DokPen KWI, 1993.

11.  Paus Yohanes Paulus II, Codex Iuris Canonici, dalam “Kitab Hukum Kanonik”,  Sekretariat KWI: 1991.

12.  Sabastian, R., Sikap Kaum Religius Terhadap Politi, dalam Eduard R. Dopo (ed.), “Keprihatinan Sosial Gereja”, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

13.  Sekretariat Nasional K. M / C. I. C., Sejarah Gereja Katolik di Indonesia, bahan “Kursus Kader Katolik”, Jakata: 1971.

14.  Wibisono, I. Wibowo, Religius dan Politik, dalam Eduard R. Dopo (ed.), “Keprihatinan Sosial Gereja”, Yogyakarta: Kanisius, 1992.


[1] Hierarki yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang menerima tahbisan uskup, imam, diakon. Ketiga kelompok ini merujuk pada KHK 232, 266 yang mengkategorikannya dalam pengertian klerus sebagai orang yang menerima tugas pelayanan dalam Gereja yang memberikan kepadanya tanggung jawab dan hak khusus atas dan melebihi kaum awam, tetapi tidak sama dengan para religius. Religius adalah mereka  yang mengambil bentuk penghayatan hidup Kristiani dengan melaksanakan nasehat-nasehat Injili (kemurnian, kemiskinan dan ketaatan). Dari antara mereka ada yang ditahbiskan diakon, imam dan uskup yang dalam tulisan ini kami juga kategorikan hierarki. (Bdk. Gerald O’Collins dan Edward G. Farrugia, Kamus Teologi, Yogyakarta: Kanisius, 1996)

[2] KWI, Pedoman Gereja Katolik Indonesia, (Bogor: SMK Grafika Mardi Yuana, 1996), no. 72.

[3] Krissantono, Paulus, Perjalanan Sejarah Bangsa dan Wawasan Kebangsaan, (dalam “EKAWARTA”: thn. XV, no. 5, 1995), no. II.1 [Selanjutnya dipakai: Krissantono, Perjalanan Sejarah, no.….]

[4] Muskens, M.P.M., Sejarah Gereja Katolik Indonesia, Volume. IV, (Flores: Arnoldus, 1970), hlm. 230-231. [Selanjutnya dipakai: Muskens, Sejarah Gereja Katolik, hlm….]

[5] Krissantono, Perjalanan Sejarah, no. II. 6.

[6] Krissantono, Perjalanan Sejarah, no. II.7.

[7] Muskens, Sejarah Gereja Katolik, hlm. 343

[8] Muskens, Sejarah Gereja Katolik, hlm. 406.

[9] Sekretariat Nasional K. M / C. I. C., Sejarah Gereja Katolik di Indonesia, bahan “Kursus Kader Katolik” (Jakata: 1971), hlm. 137.

[10] Muskens, Sejarah Gereja Katolik, hlm. 456.

[11] Djiwandono, J. Soedjadi, Gereja dan Politik: dari Orde baru ke Reformasi, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm.48.

[12] Heuken, Adolf, Politik, dalam “Ensiklopedi Gereja, Volume IV”, (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1994).

[13] Paus Paulus, Gaudium et Spes, (DokPen KWI, 1993), no. 76b. [Selanjutnya dipakai Gaudium et Spes, no….]

[14] Gaudium et  Spes, no 76c.

[15] Conveniente Ex Universo (dalam “Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891 sampai 1991: dari Rereum Novarum sampai Centesimus Annus), no. 38.

[16] Gaudium et Spes, no 42e.

[17] Djiwandono, J. Soedjadi, Gereja, Awam  dan  Kehidupan  Politik, Pineleng: Skolastikat MSC, 2003.

[18] Haryanto, Ignatius., Rohaniwan dan Politik dalam Refleksi Romo Mangun, dalam “BASIS”, no.01-02, thn. Ke-46, 1997.

[19] Muskens, Sejarah Gereja Katolik, hlm. 498-507.

[20] Gaudium et Spes, no 43.

[21] Wibisono, I. Wibowo, Religius dan Politik, dalam Eduard R. Dopo (ed.), “Keprihatinan Sosial Gereja”, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 162.

[22] Sabastian, R., Sikap Kaum Religius Terhadap Politi, dalam Eduard R. Dopo (ed.), “Keprihatinan Sosial Gereja”, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 154.

[23] Paus Yohanes Paulus II, Codex Iuris Canonici, dalam “Kitab Hukum Kanonik” (Sekretariat KWI: 1991), no. Kan. 287 § 2.

Satu Tanggapan to “PERANAN HIERARKI DAN RELIGIUS DALAM POLITIK”

  1. terimakasih atas infonya..

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: