ARTI DAN MAKNA HUKUM MENURUT ARISTOTELES

(Oleh: Koko Istya Temorubun, SS)

1.  Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu pembentuk dunia yang ada dan hidup di dalam dunia sebagai komonitasnya. Komunitas dunia yang besar itu membuat manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang mendiami sebagian dari dunia ini. Masing-masing kelompok yang mendiami dunia itu berada dan berkumpul pada negara, propinsi, kecamatan, desa dan dusun. Singkatnya, manusia hidup bersama dalam satu kelompok. Perkumpulan yang dimaksud disini adalah dihubungkan langsung dengan negara.

Sejak zaman Yunani banyak filsuf sudah berpendapat bahwa hukum merupkan bagian dalam kehidupan manusia terutama kehidupan bernegara. Ada yang berpendapat bahwa hukum adalah hak dari para penguasa. Pandangan seperti ini datang dari mereka yang disebut kaum sofist.[1] Sokrates berpendapat lain,

“…menurutnya kalau mengukur apa yang baik, dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau kepada mereka yang memilki kekuatan untuk berkuasa, tetapi hendaknya dicari ukuran yang obyektif untuk menilainya.”

Sementara Plato berpendapat bahwa “pengetahuanlah yang menduduki tempat utama dalam satu negara bukan hukum ynag menjadi sumber kekuasan suatu negara.”[2] Realitas yang dipertentangkan sehubungan dengan hukum ini, seringkali dipraktekan juga oleh negara kita. Ada banyak fakta telah membuktikannya. Hukum yang berlaku sering kali tidak dihargai. Hukum dijadikan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sarana kekuasaan dalam mengejar kepentingan-kepentingan kelompok atau pribadi. Zaman Orde Baru hendak menjadi contoh bagi kita, dimana hukum di Negeri ini tergantung dari orang-orang tertentu. Di zaman kita ini pun ada banyak kelompok orang atau kita sendiri yang menafsirkan hukum secara berbeda- beda. Ada yang bertindak atas dasar hukum. Ada yang membenarkan diri atas dasar hukum. Ada pula yang mengejar tujuan pribadi dengan menggunakan hukum sebagai sarana pencapaian tujuannya.

Melihat kenyataan seperti ini, muncul pertanyaan bagi kita. Mengapa hukum itu dirasa penting ? Apa yang menyebabakan hukum itu penting bagi manusia ? Semua pertanyaan ini sebenarnya bermuara pada pertanyaan mendasar ini: “Apa makna dan arti hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?”. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita mencoba memahaminya lewat pendapat- pendapat Aristoteles tentang hukum.

2.  Pentingnya dan Kegunaan Penelitian

Usaha untuk meneliti sesuatu pasti memilki kepentingan dan kegunaannya dibalik penelitian itu. Penelitian ini dianggap dan berguna sebagai sarana yang dapat membantu saya dan kita sekalaian untuk dapat menemukan arti dan makna terdalam dari hukum yang ada disekitar kita. Penelitian ini dapat berguna secara khusus juga bagi masyarakat dan para

penguasa dan pemimpin yang ada di negri kita ini.

3.  Tujuan Penelitian

Pada tiap manusia terkandung harapan dan cita-cita akan sesuatu. Usaha untuk mencapai harapan dan cita-cita itu sering dijalani secara berbeda oleh tiap manusia. Demikian pula dengan penelitian saya ini. Adapun yang menjadi penelitian ini saya bagi atas Tiga bagian. Pertama membantu saya untuk memahami Refleksi filosofis Aristoteles tentang arti dan makna hukum dalam hidup bersama lebuh khusus dalam kehidupan bernegara. Kedua, membuat evaluasi kritis ( pandangan ) dalam uraian para ahli tentang makna dan arti hukum menurut Aristoteles. Dan ketiga yaitu setelah membuat perbandingan uraian-uraian para ahli tentang topik ini maka saya akan mencoba menemukan pemahaman baru dalam kaitannya dengan hukum itu sendiri.

4. Informasi Yang Tersedia

Aristoteles adalah seorang filsuf yang berasal dari Yunani. Ia banyak memberikan pandangan-pandangan filosofisnya berdasarkan pengalaman hidupnya. Banyak dimensi kehidupan yang telah disentuh oleh Aristoteles pada zamannya itu. Bahkan ia mendirikan satu sekolah sendiri yang dinamakannya lykeiun.[3] Aristoteles juga membentuk suatu perpustakan yang mengumpulkan semua benda yang menarik perhatian banyak orang. Menurut seorang sejarawan yunani- romawi”strabo” itulah perpustakaan pertama dalam sejarah manusia.[4]

Walaupun sudah dikatakan bahwa telah banyak dari dimensi-dimensi kehidupan yang disentuh pada zamannya tetapi Aristoteles tidak panjang lebar menyentuh hukum secara luas. Pembicaraannya mengenai hukum bisa kita ketahui lewat kumpulan berbagai macam undang-undang yang dikumpulkan oleh Aristoteles. Selain itu, Aristoteles membahas juga dialog yang ditulis oleh Plato mengenai nomoi yang merupakan buah pena Plato yang terakhir menjelang kematian Plato.[5] Refleksi filosofis Aristoteles tentang hukum ini dibicarkan juga pada pembahasannya tentang politik dalam kehidupan satu negara.

Perlu diinformasikan bahwa tulisan-tulisan Aristoteles yang kami ambil sebagai sumber hanyalah tulisan-tulisan yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa inggris dan bahasa indonesia. Tulisan-tulisan inilah yang akan menjadi sumber primer kami. Selain sumber primer, saya juga menggunkan sumber-sumber sekunder yang menurut hemat saya, akan membantu penelitinan ini. Sumber-sumber sekunder ini dapt berupa tulisan orang lain tentang buah-buah pikiran Aristoteles tetapi juga tulisan orang lain yang ada hubungan dengan tema penelitian ini. Menegenai sumber-sumber primer apa dan sekunder apa yang dipakai untuk penelitian ini dapat dilihat pada daftar kepustakaan.

5.  Hipotesis

Negara kita merupakan negara yang berdasrkan hukum. Oleh karena berdasrakan hukum maka semua yang berada dalam negara ini mau tidak mau tetap diatur sesuai dengan peran dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala aspek kehidupan yang ada telah diatur dengan hukum demi membantu setiap orang untuk mengejar kesibukan-kesibukan pribadinya. Namun dalam mengejar setiap kesibukan itu orang atau kelompok tertentu tidak lagi mematuhi hukum bahkan menjadikan dirinya atau kelompoknya sebagai pengganti hukum. Tindakan kekeliruan terhadap hukum ini telah terjadi sekian lama, bahkan pada zaman kita inipun praktek-praktek seperti itu masih terdengar. Ada yang menempatkan diri atau kelompok tertentu sebagai hukum. Ada yang menjunjung tinggi lembaga-lembaga tertentu sebagai pembuat hukum. Gejala-gejala seperti inilah yang mendatangkan bagi kita berbagai permaslahan seputar hukum. Kini pertanyaan bagi kita, yakni: “apa arti dan makna hukum itu sendiri?”

Konteks pembicaraan Aristoteles mengenai hukum ditempatkan dalam refleksi filosofisnya tentang kehidupan politik dalam negara. Bagi Aristoteles sumber kekuasaan ialah hukum. Ia menegaskan bahwa hanya apabila hukum yang menjadi sumber kekuasaan, barulah pemerintahan para penguasa akan terarah bagi kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum.[6] Jika hukum yang menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa negara barulah dapat dijamin bertumbuhnya moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi yang sangup mencegah para penguasa dari kesewenag-wenangan. Degan begitu kita bisa katakan bahwa hanya hukumlah yang harus memiliki kedaulatan yang tertinggi dan bukan manusia. Dalam artian itu, saya akan mencoba menempatkan refleksi Aristoteles tentang hukum, di mana Aristoteles menyamakan hukum dengan akal atau kecerdasan sehingga barang siapa yang memberi tempat bagi hukum untuk memerintah berarti ia telah memberi tempat bagi akal serta kecerdasan untuk memerintah. Sebaliknya barang siapa yang memberi tampat bagi manusia untuk memerintah, berarti ia memberi tempat bagi binatang buas, karena menurut Aristoteles bagaimanapun bijaksananya manusia ia tetap memiliki keinginan dan nafsu untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Oleh sebab itu, hanya hukumlah yang patut memiliki kedaulatan tertinggi dan hanya hukumlah yang layak menjadi sumber kekuasaan, karena hukum adalah akal atau kecerdasan yang tak dapat dipengaruhi oleh keinginan dan nafsu.[7]

Sehubungan dengan pendapat-pendapat Aristoteles di atas, kita dapat bertanya bagaiman relevansinya dengan permasalahan-permasalahan yang sudah dikemukakan di atas? Menurut hemat saya, praktek sewenang-wenang terhadap hukum dan tidak adanya penghargaan terhadap hukum sudah ada sejak berdirinya republik ini hingga saat kita sekarang. Mengapa demikian? Semua itu terjadi karena kurang adanya pengertian yang mendalam dari kita dan lebih khusus dalam hal ini para penguasa kita terhadap arti hukum yang sebenarnya. Kita dan para penguasa seringkali mengidentikkan hukum sebagi sesuatu yang merupakan bagian terkecil dalam hidup kita. Kita juga sering menempatkan hukum hanya sebagai sarana untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita atau tujuan negara. Padahal kita lupa bahwa makna dan arti hukum bukan sedemikian. Kebanyakan lembaga-lembaga pemerintahan di negeri ini cenderung menempatkan hukum hanya sebagai sarana demi mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa kedudukan hukum dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sering salah ditafsirkan oleh kita sebagai rakyat dan juga oleh para penguasa.

Menurut saya, permasalahan-permasalahan seputar hukum ini dapat ditinjau dari pelbagai segi. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, saya sependapat dengan Aristoteles bahwa hukum itu disamakan dengan akal atau kecerdasan manusia.[8] Oleh karena itu, hukumlah yang patut memiliki kedaulatan tertinggi dan hanya hukumlah yang layak menjadi sumer kekuasaan yang tak dapat dipengaruhi oleh keinginan dan nafsu.

Dalam kaitan dengan hipotesis yang sifatnya sementara ini, saya berpendapat bahwa hukum itu dipandang dari dua sisi. Pertama, segi internal hukum itu sendiri. Segi ini bagi saya berhubungan langsung dengan pendapat Aristoteles bahwa hukumlah yang memiliki kedaulatan tertingi dan hanya hukumlah yang menjadi sumber kekuasaan.[9] Kedua, segi eksternal hukum. Saya berpendapat bahwa selain ada kekuasaan tertinggi yang ada pada hukum, ada juga kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa untuk bertindak atas hukum itu. Namun, ada kemungkinan para penguasa akan melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum. Singkatnya, saya boleh katakan bahwa hukum menjadi berarti dan bermakna tergantung manusia. Kebijaksanaan manusialah yang dituntut untuk memberi arti bagi hukum, namun tetap diakui bahwa bagaimanapun juga manusia mempunyai kekeliruan dalam hidup ini.

6.  Metodologi Penelitian

Dalam menyelesaikan tugas ini, metode yang saya gunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan interpretasi serta deskripsi aplikatif. Artinya, saya akan berusaha untuk menyelami pemikiran Aristoteles kemudian mengdeskripsikannya dan selanjutnya mengapliksikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai suatu sumbangan.

Daftar Pustaka.

Sumber Primer:

Aristoteles. The Works of Aristoteles. Translated by W.D.R. Ross. London: Oxford University Press, 1963.

Barnes, Jonathan. Aristoteles Bapak Ilmu Polotik. Jakarta: Grafiti, 1993.

Sumber sekunder:

Bertens, Kees. Sejarah Filsafat Yunani: Dari Thales Sampai Aristoteles. Yogyakarta: Kanisius, 1975.

Budiman, Arief. Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi. Jakarta: Gramedia, 1997.

Copleston, Frederick. A History of Philosophy. London: Burns Gates & Washbourne LTD, 1956.

Huijbers, Theo. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius, 1982.

Kusnadi, Moh dan Bintan R. Sarahgih. Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistim Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Gramedia, 1983.

Magnis-Suseno, Frans. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia, 1994.

Pusat Dokumentasi Politik. Era Baru Pemimpin Baru: Badio Menolak Rekayasa Rezim Orde Baru. Jakarta: Guntur 49, 1997.

Rapar, J.H. Filsafat Politik Aristoteles. Jakarta: Grafindo Persada, 1993.

————. Filsafat Politik Machiavelli. Jakarta: Rajawali, 1991.

Rasjidi, Lili. Dasar-Dasar Filsafat Hukum. Bandung: Alumni, 1982.

Setiardja, A Gunawan. Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Von Schmid, J.J. Negara dan Hukum Dalam Abad ke Sembilanbelas. Jakarta: Erlangga, 1985.

Wardman, A.E. dan An J.L. Creed. The Philosophy of Aristoteles. London: American Library: 1963.


[1] . J. H. Rapar, Filsafat Politik Aristoteles (Jakrata: Penerbit Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 55.

[2]. Ibid. 56.

[3] .  K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani. Dari Thales Sampai Aristoteles (Yogyakarta: Kanisius, 1975), hlm. 128.

[4] .  Ibid.

[5] . K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani. Dari Thaeles sampai Aristoteles, hlm. 136.

[6] . J.H. Rapar, Filsafat Politik Aristoteles (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 64.

[7] . J.H.Rapar, Filsafat Politik Aristoteles (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 64.

[8] . Ibid. 63

[9] . J.H. Rapar, Filsafat politik Machiavelli (Jakarta: Penerbit Rajawali Pres, 1990), hlm. 53.

8 Tanggapan to “ARTI DAN MAKNA HUKUM MENURUT ARISTOTELES”

  1. huhhh gk nyambung…. tolong buatkan saya artikle, ciri, tujuan adanya, makna, dan macam-macam hukum ok. di tunggu sekarang ?

  2. leonardoansis Says:

    kamu jurusan apa and kuliah d mana?

  3. opo tow maz……jo ngoceh,,,

  4. pengertian nya mana ?

  5. Trifilter sendiri itu apa artinya

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: